JEPARA — Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyatakan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci percepatan penemuan kasus TB. Status Desa/Kelurahan Siaga TB diberikan kepada wilayah yang aktif melakukan pelacakan dan pendampingan pasien.
Deklarasi Desa Siaga TB digelar di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10). Sumarno hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara tersebut.
Data hingga 9 Oktober 2026 menunjukkan penemuan kasus TB di Jawa Tengah mencapai 68.617 kasus. Angka itu setara 65,08 persen dari target yang ditetapkan.
Dari jumlah tersebut, 91,76 persen pasien sudah memulai pengobatan. Keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat mencapai 84,07 persen, sedangkan TB resisten obat sebesar 79,54 persen.
Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru menjangkau 23,31 persen dari target 326.038 kasus. Capaian ini menjadi pekerjaan rumah bagi dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sumarno menegaskan penanggulangan TB tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Menurutnya, dibutuhkan dukungan berlapis dari pemerintah pusat hingga daerah.
"Penanggulangan TB tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota," kata Sumarno.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta deklarasi yang terdiri dari aparatur desa, kader kesehatan, dan petugas puskesmas. Keterlibatan mereka dinilai mempercepat penemuan kasus di tingkat akar rumput.
Desa/Kelurahan Siaga TB menjalankan sejumlah peran: pelacakan kontak erat pasien, edukasi warga, dan pengawasan minum obat. Pendekatan ini menyasar kasus yang belum terdeteksi di fasilitas kesehatan.
Dari 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah, 421 di antaranya sudah berstatus siaga. Sisanya masih dalam proses penilaian dan pendampingan.
Provinsi menargetkan perluasan status ini menjangkau lebih banyak wilayah. Harapannya, penemuan kasus meningkat dan pasien TB segera mendapat pengobatan hingga tuntas.
TB resisten obat menjadi perhatian tersendiri karena keberhasilan pengobatannya lebih rendah dibanding TB sensitif obat. Pasien dengan kondisi ini membutuhkan regimen pengobatan lebih panjang dan pengawasan ketat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan terus memperkuat skrining, pencegahan, dan pengobatan hingga tingkat desa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan target eliminasi TB tercapai.