SALATIGA — Evaluasi menyeluruh terhadap Perda lama menjadi syarat utama sebelum raperda baru disahkan. Robby menyatakan dukungannya dengan catatan analisis dan evaluasi dilakukan mendalam, bukan sekadar mengganti regulasi.
Persoalan utama yang disorot adalah kelayakan lokasi relokasi. Menurut Robby, memindahkan pedagang dari titik yang dianggap melanggar aturan tidak cukup tanpa memastikan tempat baru punya fasilitas dan daya tarik pembeli.
Kondisi lokasi relokasi yang tidak memadai berdampak langsung pada aktivitas jual-beli. Dagangan sepi, pendapatan pedagang menyusut, dan tekanan ekonomi membuat mereka bertahan di lokasi baru kian berat.
Dari situ muncul risiko yang lebih besar. Robby menyebut pedagang berpotensi kembali berjualan di zona terlarang seperti trotoar dan bahu jalan bila lokasi relokasi tidak menjanjikan penghasilan.
Karena itu, ia meminta persoalan fasilitas dan kelayakan lokasi masuk sebagai bahan pertimbangan utama dalam penyusunan raperda. Kebijakan relokasi, kata dia, tidak boleh menyulitkan pedagang mempertahankan mata pencaharian.
Selain kelayakan lokasi, Robby meminta perangkat daerah terkait melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan penataan PKL. Pengawasan dinilai perlu agar kebijakan berjalan konsisten.
"Pengawasan diperlukan agar kebijakan yang diterapkan berjalan konsisten, sekaligus mencegah munculnya kembali aktivitas perdagangan di trotoar maupun bahu jalan," tegas Robby.
Ia juga menyinggung agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap raperda inisiatif DPRD Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dukungan diberikan sepanjang evaluasi terhadap perda lama benar-benar dilakukan.
"Terkait dengan agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pada dasarnya saya setuju dan mendukung sepanjang sudah dilakukan analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap Perda yang lama," ujar Robby.
Ada tiga hal yang menurut Robby wajib dijawab raperda anyar. Pertama, kelayakan lokasi relokasi. Kedua, ketersediaan fasilitas penunjang yang membuat pembeli datang. Ketiga, skema pengawasan agar penataan tidak berjalan setengah hati.
Tanpa ketiganya, relokasi hanya memindahkan masalah dari trotoar ke lokasi baru yang sepi. Pembahasan raperda di DPRD Kota Salatiga akan menentukan apakah evaluasi total yang diminta wali kota masuk ke dalam substansi regulasi.