JAWA TENGAH — Jamaludin mengungkapkan, kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 154 juta ton. Untuk mengamankannya, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) telah menerbitkan penugasan DMO (domestic market obligation) sebesar 180-190 juta ton kepada perusahaan tambang nasional. Jumlah itu jelas lebih dari cukup.
Namun, ironisnya, dari alokasi besar tersebut, kontrak yang sudah diteken PLN baru sekitar 134 juta ton. “Artinya, persoalannya bukan pada ketersediaan batu bara nasional, melainkan bagaimana pasokan yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut dapat segera dikontrak, didistribusikan, dan sampai ke pembangkit sesuai kebutuhan,” tegas Jamaludin dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Blending Batu Bara dan Dua Pembangkit Besar yang 'Libur'
Lebih lanjut, politikus Fraksi Partai Golkar itu menyoroti kendala teknis di lapangan. Salah satunya, kebutuhan batu bara kalori menengah untuk proses blending di sejumlah pembangkit Jawa. Ia menilai langkah Kementerian ESDM sudah tepat dengan memaksa pemasok batu bara kalori menengah segera mengirimkan pasokan ke lokasi.
Faktor lain yang memperparah situasi adalah dua unit pembangkit besar di Jawa yang sedang menjalani pemeliharaan (maintenance). Alhasil, daya mampu sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) berkurang signifikan. “Kondisi ini harus segera diatasi melalui percepatan penyelesaian pemeliharaan dan penguatan manajemen operasional,” ujar Jamaludin.
PLN Diminta Evaluasi Total Rantai Pasok
Menurut Jamaludin, Kementerian ESDM sudah memastikan pasokan batu bara tersedia dan memberikan penugasan yang bahkan melebihi kebutuhan PLN. Karena itu, secara teknis PLN harus bergerak lebih cepat menyelesaikan persoalannya sendiri. Mulai dari manajemen kontrak, distribusi, logistik, hingga pengelolaan operasional pembangkit.
Ia mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok internal perusahaan. Pasokan yang sudah dijamin pemerintah harus bisa diterjemahkan menjadi batu bara yang siap pakai di setiap pembangkit, bukan malah menimbulkan pemadaman. “Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi pemadaman yang disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang lebih baik,” tutup Jamaludin.
