SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pemerintah provinsi terus memunculkan gagasan besar untuk mendongkrak potensi daerah menembus pasar internasional. Menurut dia, Jawa Tengah selama ini memiliki banyak komoditas unggulan, namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana memberikan nilai tambah dan nilai jual di kancah global.
“Tantangannya tentu adalah bagaimana komoditas unggulan itu memberikan nilai tambah dan nilai jual di pasar global,” ungkap pria yang akrab disapa Kakung itu.
Kakung menegaskan, apabila komoditas hanya diekspor dalam bentuk bahan baku, maka nilai tambah terbesarnya justru dinikmati oleh industri di negara tujuan. Karena itu, ia mendorong setiap daerah membangun ekosistem industri yang utuh, bukan sekadar mengirim barang mentah ke luar negeri.
“Karena itu, perlu terus digerakkan bagaimana masing-masing daerah bisa membangun ekosistem industri yang utuh,” sebut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini.
Pusat Riset dan Sertifikat Hijau Jadi Kunci Tembus Pasar Global
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini menilai persaingan global saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk. Kepatuhan terhadap standar lingkungan dan pengelolaan limbah menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar.
“Satu sisi juga bagaimana bisa memperkuat standar pengelolaan limbah, dan sertifikat hijau,” terangnya.
Kakung mengusulkan pemerintah provinsi bisa mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan pusat riset hingga laboratorium pengujian berstandar internasional. Fasilitas ini dinilai penting untuk memastikan produk asal Jateng memenuhi regulasi negara tujuan ekspor.
“Tapi juga kepatuhan terhadap standar lingkungan dan pengelolaan limbah,” tandasnya.
Ekspor Jateng Tumbuh 23,53 Persen, Sektor Pertanian Justru Turun
Data BPS menunjukkan tiga negara tujuan utama ekspor Jawa Tengah masih didominasi Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Secara kumulatif, peningkatan nilai ekspor nonmigas ditopang oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 18,29 persen.
Situasi berbeda terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang justru mengalami penurunan sebesar 0,78 persen. Sektor pertambangan dan lainnya juga terkoreksi hingga 13,19 persen pada periode yang sama.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi untuk memastikan sektor primer tidak tertinggal. Hilirisasi menjadi salah satu jawaban agar komoditas pertanian dan perkebunan tidak lagi dijual dalam bentuk mentah dengan nilai jual rendah.
