PURWOKERTO — Persoalan stunting di Kabupaten Banyumas tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai urusan layanan kesehatan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, menegaskan bahwa upaya menekan angka gizi buruk kronis itu harus dirangkai dalam kerangka pembangunan manusia yang menyentuh akses air bersih, sanitasi, perumahan, hingga ketahanan ekonomi keluarga.
Arahan ini disampaikan menanggapi arah kebijakan Banyumas yang memasukkan penanganan stunting dalam penyusunan RKPD 2027. Menurut Ari, pendekatan yang sudah dimulai pemerintah kabupaten tersebut perlu diperkuat dengan konektivitas kebijakan antar-tingkatan pemerintahan.
"Saya melihat arah kebijakan Banyumas sudah menempatkan stunting dalam perspektif yang lebih luas. Ini yang perlu kita kuatkan bersama. Stunting bukan hanya persoalan layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana keluarga mendapatkan air bersih, tinggal di rumah yang layak, memperoleh pangan bergizi, mendapatkan pendidikan dan memiliki ketahanan ekonomi," ujar Ari.
Risiko Tumpang Tindih Program Antar-Dinas
Politisi asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini menyoroti potensi tumpang tindih program yang kerap terjadi ketika satu keluarga menghadapi banyak masalah sekaligus. Satu dinas mungkin menangani aspek kesehatan, sementara dinas lain fokus pada kemiskinan, namun data rumah tidak layak huni dan keterbatasan air bersih justru berjalan sendiri-sendiri.
"Satu keluarga bisa menghadapi beberapa persoalan sekaligus. Karena itu jangan sampai satu dinas hanya melihat dari sisi kesehatan, dinas lain melihat dari sisi kemiskinan, sementara persoalan rumah dan air bersih berjalan sendiri. Data harus kita satukan sehingga intervensinya juga bisa lebih tepat," katanya.
Ia menekankan bahwa DPRD provinsi memiliki ruang untuk mengawal agar kebutuhan masyarakat di daerah menjadi perhatian dalam kebijakan provinsi. Hasil pemetaan kebutuhan Banyumas, lanjut dia, seharusnya menjadi bahan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi.
Ketahanan Keluarga sebagai Titik Temu Kebijakan
Ari menilai konsep ketahanan keluarga dapat menjadi titik temu berbagai kebijakan yang selama ini berjalan parsial. Keluarga yang sehat tidak hanya mampu mencegah penyakit, tetapi juga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengasuh anak dengan baik, dan menghadapi tekanan ekonomi.
"Kalau kita berbicara tentang ketahanan keluarga, sebenarnya banyak kebijakan bertemu di sana. Kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi semuanya pada akhirnya bermuara pada kemampuan keluarga memberikan kehidupan yang layak bagi anak," tutur Ari.
Ia mengingatkan agar sinergi kebijakan tidak berhenti pada koordinasi administratif antar-instansi. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab bersama adalah apakah ibu mendapatkan layanan kesehatan yang baik, apakah anak memperoleh makanan bergizi, serta apakah orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.
"Jangan sampai kabupaten mempunyai prioritas, provinsi mempunyai prioritas, tetapi keduanya berjalan sendiri. Justru yang perlu kita bangun adalah titik temu. Ketika kebutuhan Banyumas jelas, kita lihat mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang dapat diperkuat provinsi, dan mana yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain," pungkasnya.
