SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Pemerintah Provinsi tidak terburu-buru mengoperasikan bus listrik tanpa menjamin ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di titik-titik strategis. Menurutnya, kegagalan infrastruktur pendukung justru akan membuat warga enggan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Armada Siap, SPKLU Belum Tersebar Merata
Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan 14 unit bus listrik untuk koridor baru Trans Jateng yang akan melayani rute Temanggung–Kota Magelang–Kabupaten Magelang. Rencana operasionalnya dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 mendatang.
Namun, Ketua DPD Golkar Jateng itu mengingatkan bahwa pengadaan armada tanpa kesiapan fasilitas pengisian daya hanya akan menjadi proyek setengah hati. “Kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting. Jangan sampai armada sudah tersedia, tetapi fasilitas pendukungnya belum memadai,” tegas Mohammad Saleh dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Dorong Minat Warga Naik Angkutan Umum
Saleh menilai pengembangan transportasi massal berbasis listrik bukan sekadar soal modernisasi armada, tetapi juga strategi menekan kemacetan di jalur utama Jawa Tengah. Ia optimistis jika fasilitas penunjang seperti SPKLU tersebar merata, maka animo masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi akan meningkat.
“Kalau transportasi publik semakin nyaman dan modern, masyarakat tentu akan lebih tertarik menggunakan angkutan umum,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kenyamanan penumpang harus diukur dari keseluruhan pengalaman, termasuk kemudahan akses dan keandalan pasokan listrik bagi armada.
Jalur Temanggung-Magelang Jadi Uji Coba Perdana
Koridor baru yang menghubungkan Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dipilih sebagai rute percontohan untuk bus listrik Trans Jateng. Wilayah ini dinilai strategis karena menghubungkan kawasan agraris dengan pusat kota yang kerap dilanda kemacetan pada jam sibuk.
Belum ada kepastian mengenai jumlah SPKLU yang akan dibangun atau lokasi spesifik titik pengisian daya. DPRD Jateng mendorong agar kajian teknis segera dimatangkan, termasuk koordinasi dengan PLN dan dinas perhubungan setempat, agar target 2027 tidak molor.
