JAWA TENGAH — BP BUMN tidak ingin proyek-proyek besar yang tengah berjalan berakhir bermasalah. Karena itu, lembaga yang dipimpin oleh Dony Oskaria ini secara proaktif meminta pendampingan dari KPK sejak tahap awal.
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan resmi, baru-baru ini.
Pendampingan Sejak Awal Proyek
Dony yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara menegaskan, pendampingan dari KPK diperlukan agar seluruh proses bisnis bisa dimitigasi risikonya. Dengan begitu, potensi korupsi bisa dicegah sebelum terjadi, bukan ditindak setelah muncul masalah.
“Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” katanya.
Pelatihan Antikorupsi untuk Semua Tim
Tidak hanya pendampingan, BP BUMN juga akan memberikan pelatihan penguatan aspek pencegahan korupsi kepada setiap grup dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi. Strategi ini dianggap penting untuk menjaga agar investasi yang dikucurkan tidak sia-sia.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal,” tegas Dony.
LHKPN: Dony Awet Langsung, Tak Ada Toleransi
Dalam kesempatan yang sama, Dony juga menyoroti kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan BUMN. Ia mengaku akan mengontrol langsung ketaatan para pejabat BUMN dalam melaporkan hartanya.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan,” ujarnya.
Dony berharap, setelah transformasi, seluruh BUMN memiliki koridor yang jelas sehingga potensi korupsi bisa diperkecil. Kolaborasi dengan KPK ini diharapkan tidak hanya mendongkrak kinerja bisnis, tetapi juga membangun budaya integritas yang kuat di tubuh perusahaan pelat merah.
