JAWA TENGAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah memprioritaskan pengangkatan 18.000 guru honorer madrasah menjadi ASN. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama (Kemenag) memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan madrasah yang selama ini menjadi salah satu sektor dengan angka honorer tertinggi.
"Kami akan prioritaskan 18 ribu guru honorer madrasah untuk diangkat menjadi ASN," kata Nasaruddin dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (17/2). Ia menambahkan, para guru yang diangkat nantinya juga akan mendapatkan insentif tambahan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Skema Pengangkatan dan Kriteria Prioritas
Kemenag tengah menyusun skema teknis pengangkatan yang akan diselaraskan dengan kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Proses seleksi diperkirakan menggunakan mekanisme yang sudah berjalan, seperti PPPK, dengan sejumlah penyesuaian.
Prioritas diberikan kepada guru honorer yang telah mengabdi dalam waktu panjang dan memiliki kualifikasi akademik sesuai standar. Data dari Kemenag menunjukkan, total guru honorer madrasah di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 200.000 orang. Dari jumlah itu, 18.000 orang masuk dalam kategori prioritas utama berdasarkan masa kerja dan kebutuhan sekolah.
Insentif Tambahan di Luar Gaji
Nasaruddin memastikan bahwa insentif tambahan yang dimaksud bukan sekadar wacana. "Insentif ini akan diberikan secara berkala, di luar gaji pokok ASN," ujarnya. Besaran dan mekanisme pencairan masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan.
Langkah ini diambil untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan madrasah yang kerap menghadapi keterbatasan tenaga pengajar tetap. Selama ini, banyak guru madrasah honorer hanya mengandalkan honorarium dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya jauh di bawah upah minimum.
Reaksi dan Tantangan Implementasi
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari sejumlah organisasi guru madrasah. Mereka menilai langkah Kemenag sebagai terobosan yang telah lama dinantikan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa kuota 18.000 orang masih jauh dari total kebutuhan riil di lapangan.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menyoroti persoalan anggaran. Pengangkatan ASN dalam jumlah besar memerlukan alokasi belanja pegawai yang signifikan di tengah tekanan fiskal. Kemenag dan Kemenkeu diminta memastikan keberlanjutan pembayaran gaji dan insentif agar program ini tidak berhenti di tengah jalan.
Kemenag menargetkan proses pengangkatan dapat dimulai pada kuartal kedua tahun ini. Nasaruddin berjanji akan merilis petunjuk teknis dalam waktu dekat agar para guru honorer memiliki kepastian jadwal dan persyaratan.
