JAWA TENGAH — Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto, menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, harga BBM selama ini menjadi beban utama nelayan. Penurunan harga solar dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan.
"Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menghadirkan kebijakan konkret untuk meringankan beban biaya operasional nelayan," ujar Riswanto dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026). Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
Selisih Rp 3.600 Per Liter Ditanggung BPDP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, harga khusus ini diberikan karena nelayan skala besar sebelumnya harus membeli solar nonsubsidi yang sempat melonjak hingga Rp 21.300 per liter. Sementara nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT sudah mendapat harga Rp 6.800 per liter.
"Arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 GT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang nonsubsidi itu kemarin sempat melonjak ke Rp 21.300," kata Airlangga.
Harga Rp 15.000 per liter dihitung berdasarkan rata-rata biaya produksi solar domestik yang mencapai Rp 18.600 per liter. Artinya, ada selisih Rp 3.600 per liter yang ditanggung negara melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan dari APBN.
"Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut bukan oleh APBN. karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat," jelas Airlangga.
HNSI Minta Pengawasan Penyaluran Diperketat
Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan, Andi Iwan Aras, mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif di daerah. Ia menekankan pentingnya ketersediaan pasokan, kemudahan akses bagi nelayan, serta pengawasan ketat agar penyaluran tepat sasaran.
"Kami selaku pengurus HNSI menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai program yang berpihak kepada nelayan, demi terwujudnya nelayan yang lebih sejahtera, produktif, dan berdaya saing," kata Andi.
HNSI memandang kebijakan ini sebagai bukti perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor kelautan dan perikanan. Sektor ini dinilai sebagai pilar penting ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir.
