SEMARANG — LKPP menetapkan Jawa Tengah sebagai pilot project pengadaan berkelanjutan bersama empat instansi lain, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov Jawa Timur. Keputusan ini diumumkan dalam Focus Group Discussion Implementasi Pengadaan Berkelanjutan di Hotel Aruss Semarang, Kamis (16/7/2026).
Mengapa Jateng Dipilih Jadi Percontohan?
Direktur Pengembangan dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Setyowati, menyebut Jawa Tengah memiliki nilai belanja pengadaan yang besar serta komitmen kuat menerapkan prinsip pengadaan hijau. “Praktik-praktik baik tersebut sebenarnya sudah mulai dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga ke depan tidak perlu memulai dari awal lagi,” ujarnya.
Respons cepat Pemprov Jateng ketika diminta menjadi pilot project juga menjadi pertimbangan. Menurut Dwi, hal itu menunjukkan keseriusan daerah dalam mentransformasi sistem pengadaan yang berorientasi pada keberlanjutan.
Dampak bagi UMKM dan Lingkungan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menekankan bahwa pengadaan berkelanjutan tidak hanya soal harga dan kualitas barang, tetapi juga dampak ekonomi dan lingkungan. “Pengadaan harus melibatkan semua. Bagaimana mendorong ekonomi lokal, bagaimana mendorong UMKM agar terlibat di dalamnya,” kata Sumarno.
Ia menambahkan, pelaku ekonomi di Jateng mayoritas adalah UMKM. Oleh karena itu, skema pengadaan baru ini diyakini bisa membuka akses lebih luas bagi usaha kecil untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Dari sisi lingkungan, pengadaan berkelanjutan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan, seperti peralatan dengan emisi rendah dan barang yang memperhatikan aspek kelestarian alam. “Ini menjadi bagian dari upaya kita menjaga keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan ke depan,” imbuh Sumarno.
Transparansi dan Kualitas Jadi Syarat Mutlak
Sumarno berpesan kepada seluruh penyedia barang dan jasa di Jawa Tengah agar menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. “Apabila sudah ditunjuk menjadi penyedia barang dan jasa, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jaga kualitasnya agar sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan,” tegasnya.
Ia juga mendorong para penyedia mulai menyesuaikan diri dengan konsep pengadaan berkelanjutan, baik dari sisi produk maupun praktik usaha. “Dengan pengadaan berkelanjutan ini, teman-teman penyedia juga harus mulai masuk ke sana,” pungkasnya.
Tahap Selanjutnya: Penguatan SDM dan Kebijakan
Ke depan, LKPP akan fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah. Dukungan kebijakan dari Pemprov Jateng juga diperlukan agar implementasi pengadaan berkelanjutan berjalan optimal.
Dengan status pilot project ini, seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jateng akan menjadi tolok ukur bagi 37 provinsi lainnya di Indonesia.
