JAWA TENGAH — Pemerintah Kabupaten Jember tidak bisa lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni untuk membiayai program bedah spesialis massal. Untuk itu, Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Bidang Kesehatan mengambil langkah kolaboratif: mengajak korporasi dan lembaga kemanusiaan berbagi beban biaya.
Dalam skema ini, peran pemerintah daerah adalah menyediakan data pasien yang akurat (by name by address), tenaga medis, serta fasilitas ruang operasi di puskesmas. Sementara itu, sektor swasta dan NGO bertugas memasok Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan alat kesehatan, mulai dari komponen kaki palsu, lensa operasi katarak, hingga alat bantu dengar digital. Dana CSR dan Transfer Teknologi Jadi Penopang Utama
Ketua TP3D Bidang Kesehatan, dr. Ulfa Elfiah, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci agar layanan kesehatan tidak terhambat masalah biaya. Menurutnya, dukungan dari CSR perusahaan dan NGO kemanusiaan membuktikan pembangunan daerah bisa berjalan dengan prinsip gotong royong.
"Harapan kita bersama, persoalan kesehatan di Jember dapat tertangani secara tuntas tanpa ada hambatan keterbatasan anggaran daerah. Ini adalah bukti bahwa membangun daerah harus dilakukan dengan prinsip gotong royong," kata dr. Ulfa Elfiah.
Keterlibatan NGO internasional tidak hanya sebatas pendanaan. Mereka juga membawa transfer teknologi dan standardisasi pelayanan. Tenaga ahli ortotik prostetik internasional dilibatkan untuk melatih teknisi lokal Jember, khususnya dalam pencegahan cacat sekunder. Pelatihan ini memastikan alat bantu seperti kacamata korektif dan kaki palsu yang dibagikan gratis memenuhi standar mutu. Bantuan untuk Warga Miskin Diaudit Publik
Untuk menjaga kepercayaan publik, seluruh tata kelola keuangan dan logistik bantuan dari pihak swasta maupun NGO akan diaudit oleh akuntan publik independen. Bupati Jember, Gus Fawait, memberikan peringatan keras agar bantuan alat kesehatan ini benar-benar sampai ke tangan warga miskin yang berhak.
Gus Fawait menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hak mutlak warga miskin, sehingga tidak boleh ada penyelewengan atau komersialisasi dalam bentuk apa pun. Dengan pengawasan ketat ini, diharapkan program JCK Tahap Dua bisa berjalan transparan dan tepat sasaran, menjangkau ribuan warga yang membutuhkan tindakan bedah dan alat bantu medis di Kabupaten Jember.
