BATANG — Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mendorong digitalisasi transaksi retribusi parkir dan objek wisata di wilayahnya. Target yang dipasang tidak tanggung-tanggung: seluruh pembayaran didorong beralih memakai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Bank Indonesia. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu solusi konkret untuk mempersempit celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bimala, menilai komitmen Bupati Batang sebagai langkah positif. Menurut dia, penyediaan fasilitas pembayaran digital sebenarnya bukan persoalan yang terlalu sulit.
"Terkait dengan digitalisasi, alokasi digitalisasi yang disampaikan Pak Bupati itu kan QRIS untuk bisa masuk ke parkir, ya QRIS," ujar Bimala, Jumat, 30 Oktober 2026.
Uang Parkir Kecil, Potensi Kebocoran PAD yang Tak Terdeteksi
Uang parkir dan tiket wisata yang dibayar pengunjung mungkin terlihat kecil. Namun, jika transaksi tidak tercatat, potensi pendapatan daerah bisa hilang tanpa terdeteksi.
Pemerintah Kabupaten Batang menaruh perhatian pada persoalan itu. Alih-alih menambah tarif, jalur yang dipilih adalah memastikan setiap rupiah yang dibayar warga masuk ke kas daerah lewat pencatatan digital.
Pemkab dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan perangkat pendukung transaksi di titik-titik parkir dan objek wisata. Perangkat itu menjadi pintu masuk bagi penerimaan daerah yang lebih terukur.
Bukan soal Alat, tapi Kebiasaan Petugas Parkir dan Pengunjung
Bimala mengakui, penyediaan sarana dan prasarana relatif mudah dilakukan selama anggaran tersedia. Persoalan sesungguhnya muncul setelah kode QRIS terpasang di lokasi.
"Ya, memang yang diperlukan kan sebetulnya kalau sarana-prasarana hemat kami cukup mudah sebetulnya, karena begitu ada anggaran beli alatnya pasti bisa," ungkapnya.
Perubahan kebiasaan menjadi pekerjaan yang jauh lebih penting. Petugas parkir dan masyarakat harus sama-sama terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai.
Fasilitas pembayaran digital tidak otomatis membuat masyarakat meninggalkan transaksi tunai. Di lapangan, juru parkir kerap tetap menerima uang receh karena dianggap lebih cepat dan tidak merepotkan pengunjung.
Apresiasi BI dan Pekerjaan Rumah yang Menyusul
Dukungan BI Tegal terhadap target Bupati Batang menandai kesepahaman bahwa digitalisasi retribusi bukan sekadar proyek pemasangan alat. Ada pekerjaan pendampingan yang harus menyusul.
Sosialisasi ke petugas parkir, pengelola objek wisata, dan pengunjung menjadi kunci agar QRIS benar-benar dipakai, bukan hanya ditempel di papan informasi. Tanpa itu, target 100 persen transaksi digital berisiko berhenti sebagai angka di atas kertas.
Bagi Pemkab Batang, hasil akhirnya terukur: seberapa besar penerimaan retribusi parkir dan tiket wisata yang benar-benar masuk kas daerah setelah kebiasaan warga berubah.
