Pemerintah melalui Bappenas dan Satgas Percepatan Hilirisasi tengah mematangkan realisasi proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kutai Timur senilai US$10,25 miliar atau setara Rp164 triliun. Langkah strategis ini diambil guna memangkas ketergantungan impor LPG yang terus membebani devisa negara, dengan target substitusi energi total pada 2040. Proyek yang kini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut diproyeksikan mampu menyerap hingga 34.800 tenaga kerja lokal dan nasional.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan proyek hilirisasi batu bara di Kalimantan Timur kini menjadi prioritas dalam agenda ketahanan energi nasional. Kepastian ini menyusul penetapan proyek gasifikasi tersebut ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Permenko Ekonomi Nomor 8 Tahun 2023. Pemerintah kini sedang mendetailkan aspek teknis dan lokasi pabrik guna memastikan proyek ini berjalan sesuai target swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.
Proyek hilirisasi ini dirancang untuk mengubah batu bara kalori rendah menjadi DME, yang nantinya akan digunakan sebagai pengganti LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Tenaga Ahli Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, M. Fadhil Hasan, mengungkapkan bahwa pemerintah mematok target ambisius agar penggunaan LPG dapat digantikan sepenuhnya oleh DME pada 2040. Strategi ini menjadi kunci untuk menghentikan aliran devisa ke luar negeri akibat impor energi yang masif setiap tahunnya.
Besaran investasi yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas gasifikasi ini mencapai US$10,25 miliar. Dengan kurs Rp16.000 per dolar AS, nilai tersebut menyentuh angka Rp164 triliun. Angka investasi yang fantastis ini diharapkan tidak hanya sekadar membangun pabrik, tetapi juga menciptakan ekosistem industri baru yang mampu menyerap 34.800 orang tenaga kerja. Pemerintah optimistis proyek ini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang selama ini bergantung pada ekspor komoditas mentah.
Perjalanan proyek DME di Kutai Timur sempat mengalami tantangan setelah investor asal Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri. Namun, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa kekosongan tersebut kini mulai terisi oleh minat serius dari penanam modal asal Tiongkok. Kehadiran investor baru ini memberikan angin segar bagi keberlanjutan proyek hilirisasi di daerah tersebut, terutama dalam mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy.
Pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh operasionalisasi pabrik ini. Ardiansyah meyakini bahwa kehadiran industri DME akan mengakselerasi transformasi ekonomi masyarakat setempat dari sektor pertambangan ekstraktif menuju industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi. Selain itu, proyek ini dipandang sebagai peluang besar bagi Kalimantan Timur untuk memimpin pengembangan energi alternatif di Indonesia.
Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Bappenas, Mohammad Roudo, menekankan bahwa penentuan titik lokasi pabrik saat ini masih dalam tahap pendalaman di beberapa kawasan tambang besar. Fokus utama pemerintah saat ini bukan hanya pada pembangunan fisik pabrik, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung di sekitar lokasi proyek. Hal ini mencakup sistem kesehatan bagi pekerja, kepastian pasokan bahan baku batu bara, hingga manajemen pengelolaan lingkungan.
Aspek restorasi tambang menjadi poin krusial yang ditegaskan oleh Bappenas. Pemerintah wajib memastikan bahwa proses hilirisasi ini tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan pengawasan ketat dari Satgas Percepatan Hilirisasi, proyek DME di Kutai Timur diharapkan mampu menjadi standar baru dalam pengelolaan sumber daya alam nasional, di mana kekayaan batu bara tidak lagi sekadar dikeruk dan dikirim ke luar negeri, melainkan diolah untuk memperkuat kedaulatan energi dalam negeri.
Realisasi proyek DME ini akan menjadi tonggak sejarah bagi Pertamina dan industri energi nasional dalam mengubah peta konsumsi bahan bakar rumah tangga. Jika berjalan sesuai rencana, ketergantungan Indonesia pada fluktuasi harga LPG global akan berkurang secara signifikan seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi DME domestik dalam dua dekade ke depan.