Prestasi ini diumumkan setelah proses evaluasi daring yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kader Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB. Berdasarkan hasil penilaian, posisi pertama diraih oleh Kota Semarang, sementara posisi ketiga ditempati Kota Surakarta.
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan, Nur Agustina, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa program integrasi lintas sektor di tingkat kelurahan berjalan efektif.
Agustin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Kampung KB di Kota Pekalongan bukanlah program yang berdiri sendiri. Sejak tahun 2024, seluruh 27 kelurahan didorong untuk mengintegrasikan berbagai program pemerintah, seperti Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA), Kelurahan Pelangi, hingga Desa Cantik.
“Sebetulnya Kampung Keluarga Berkualitas itu adalah integrasi program di tingkat kelurahan agar percepatan pembangunan dan intervensi program-program pemerintah bisa berjalan lebih sinergis dan kolaboratif,” ujar Agustin di kantornya, Selasa (12/5/2026).
Kota Pekalongan memiliki sistem evaluasi periodik untuk memilih kelurahan terbaik. Pada 2024, tiga kelurahan terbaik—Jenggot, Kuripan Yosorejo, dan Podosugih—diprogramkan untuk bergiliran mewakili kota ke tingkat provinsi. Tahun lalu, Kelurahan Jenggot berhasil menjadi juara satu tingkat Jawa Tengah dan meraih Juara Harapan Satu di tingkat nasional.
Meski berhasil meraih peringkat dua, Agustin mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu kelemahan Kampung KB Kuripan Yosorejo adalah rendahnya capaian penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Target capaian MKJP di wilayah tersebut baru sekitar 20 persen. Sebagian besar warga masih memilih metode non-MKJP seperti suntik dan pil. “Ini menjadi tantangan tersendiri karena di wilayah selatan Kota Pekalongan persoalan KB cukup krusial akibat budaya patriarki yang masih cukup kuat,” jelasnya.
Banyak masyarakat yang menganggap penggunaan MKJP, seperti IUD, implan, atau MOW, lebih berisiko. Oleh karena itu, Dinsos-P2KB mendorong Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk terus mengedukasi warga secara intensif.
Saat ini, seluruh kelurahan di Kota Pekalongan telah memiliki Kampung KB. Tidak lagi hanya beberapa kelurahan percontohan, melainkan semuanya menjalankan program terpadu untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
“Dulu memang hanya beberapa kelurahan yang menjadi percontohan, tapi sekarang seluruh kelurahan sudah bergerak bersama,” tutup Agustin. Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi tahunan guna mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang.