JAWA TENGAH — Lembaga antirasuah menegaskan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan sinergi antarlembaga dalam pemberantasan korupsi dan pengelolaan keuangan negara. Langkah ini dinilai sebagai sinyal politik yang jelas dari pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola anggaran di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi fiskal.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya kolaborasi antara KPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung. Ketiga institusi ini dianggap memiliki peran sentral dalam mengawal kebijakan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan hingga penindakan pelanggaran.
“Kami siap menjalankan arahan tersebut. Penguatan kelembagaan tidak hanya soal anggaran, tetapi juga menyangkut kapasitas sumber daya manusia dan teknologi,” ujar Juru Bicara KPK dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (12/2).
KPK menilai sinergi dengan BPKP dan Kejaksaan Agung akan menutup celah tumpang tindih kewenangan yang kerap terjadi di masa lalu. BPKP akan difokuskan pada audit investigatif atas proyek-proyek strategis nasional, sementara Kejaksaan Agung akan mempercepat penanganan perkara yang sudah masuk tahap penyidikan.
Langkah ini juga diyakini mampu memperpendek rantai birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, selama ini banyak temuan audit BPKP yang tidak ditindaklanjuti secara hukum oleh aparat penegak hukum.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Feri Amsari, menilai dukungan presiden terhadap penguatan tiga lembaga ini merupakan langkah maju. “Ini bukan sekadar retorika. Jika implementasinya konsisten, akan ada efek gentar bagi pejabat yang bermain anggaran,” katanya.
Di sisi lain, kalangan pengusaha menyambut positif langkah ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menyatakan bahwa kepastian hukum dan pemberantasan korupsi adalah prasyarat utama bagi masuknya investasi asing. “Kami berharap sinergi ini segera terlihat di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.
KPK menargetkan dalam tiga bulan ke depan akan ada nota kesepahaman bersama antara KPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung. Dokumen itu akan mengatur secara rinci pembagian tugas, alur koordinasi, dan mekanisme pengawasan bersama.
Selain itu, KPK juga akan mengusulkan