SEMARANG — Video yang menampilkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan tunai Rp 10 juta kepada 100 orang pertama yang mengklik tombol di TikTok viral di kalangan warga Jawa Tengah. Pemerintah memastikan konten tersebut adalah hoaks dan merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan atau deepfake. Warga diimbau untuk tidak mudah percaya dan mengecek informasi resmi bansos melalui kanal pemerintah.
Bagaimana Bentuk Modus Penipuan Berkedok Bansos Ini?
Dalam video yang beredar, sosok Menkeu Purbaya tampak berbicara meyakinkan mengenai program bantuan bagi warga kurang mampu. Narasi dalam video mengarahkan pengguna untuk mengklik tombol tertentu agar masuk dalam daftar 100 penerima pertama. Modus ini memanfaatkan kegembiraan masyarakat yang tengah menantikan program bansos menjelang akhir tahun.
Mengapa Video Ini Berbahaya bagi Warga Jawa Tengah?
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat bahwa modus penipuan dengan kedok bansos dan tokoh publik meningkat signifikan dalam tiga bulan terakhir. Masyarakat yang tidak waspada bisa kehilangan data pribadi atau bahkan uang saat mengklik tautan yang disediakan. “Kami imbau masyarakat untuk tidak mengklik tautan sembarangan dan segera laporkan akun penyebar konten hoaks,” tegas juru bicara Kemkomdigi dalam siaran persnya.
Di Mana Warga Bisa Cek Fakta dan Daftar Bansos Resmi?
Untuk memastikan kebenaran informasi bantuan sosial, warga Jawa Tengah diarahkan untuk mengakses portal resmi pemerintah. Cek fakta dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Keuangan di www.kemenkeu.go.id atau situs penanganan hoaks Kemkomdigi di aduankonten.id. Selain itu, informasi bansos terbaru selalu diumumkan melalui kanal resmi pemerintah daerah masing-masing, bukan melalui media sosial pribadi atau tautan mencurigakan.
Apa Langkah Selanjutnya jika Warga Sudah Terlanjur Klik?
Bagi warga yang sudah terlanjur mengklik tautan dalam video tersebut, disarankan untuk segera mengganti kata sandi akun media sosial dan perbankan. Segera hubungi call center bank terkait jika terdapat transaksi mencurigakan. Laporan juga bisa disampaikan ke kantor polisi terdekat atau melalui patroli siber Polri untuk ditindaklanjuti.
Apakah ada bantuan resmi dari pemerintah yang sah saat ini?
Ya, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan pemerintah daerah secara berkala menyalurkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT. Informasi mengenai jadwal dan nama penerima bansos resmi hanya bisa diakses melalui pendamping sosial, kantor desa/kelurahan, atau aplikasi resmi Cek Bansos. Warga diminta waspada terhadap tawaran bantuan yang meminta data pribadi atau biaya administrasi.
