JAWA TENGAH — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya telah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin di sejumlah wilayah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
“Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara,” kata Prabowo di hadapan para peserta forum.
Satu Tambang Beroperasi Delapan Tahun Tanpa Rasa Khawatir
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung satu tambang ilegal yang sudah beroperasi selama delapan tahun tanpa pernah terusik. Ia menilai praktik semacam itu menunjukkan lemahnya penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
“Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan Angkatan Laut, sudah kita kerahkan Bea Cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit, masih saja,” ujarnya.
Prabowo mengakui bahwa upaya memberantas praktik penyelundupan dan penambangan liar merupakan tugas yang tidak ringan. Namun, ia menegaskan tidak ada pilihan lain selain terus bertindak.
“Ini tidak ringan, ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan, tapi apa boleh buat, apa pun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resources-nya, sumber-sumber dayanya diambil terus, rakyat banyak yang miskin,” tutur Prabowo.
Kebocoran Sumber Daya Ancam Kesejahteraan Rakyat
Presiden menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, namun justru menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, kunci utama menghentikan kebocoran adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi.
“Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat sangat sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup, tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” pungkasnya.
Pemerintah, lanjut Prabowo, berkomitmen mewujudkan tata kelola yang transparan dan bebas dari penyimpangan. Ia berjanji akan bekerja keras menghentikan praktik kebocoran yang selama ini merugikan negara dan masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai jumlah pasti dan lokasi tambang ilegal yang dimaksud oleh Presiden. Langkah penutupan ini diprediksi akan berdampak pada rantai pasok mineral tertentu di pasar domestik maupun ekspor.
