JAWA TENGAH — Laporan itu menyebutkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun. Tercatat 217 kasus pada 2023, naik menjadi 264 kasus pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 307 insiden pada 2025. Hingga 10 Juli 2026, komisi telah mendokumentasikan 112 kebakaran tambahan.
Nablus dan Ramallah Jadi Wilayah Paling Terdampak
Kegubernuran Nablus menjadi wilayah dengan kasus kebakaran tertinggi, mencapai 281 insiden. Disusul kegubernuran Ramallah dan al-Bireh dengan 271 kasus. Kedua wilayah tersebut secara keseluruhan mencakup 552 insiden atau sekitar 61,3 persen dari total kasus yang berhasil didokumentasikan komisi.
Dampak dari serangan ini tidak hanya berhenti pada kerugian materi. Komisi mencatat sebanyak 121 komunitas Palestina terpaksa mengungsi sebagian atau seluruhnya selama periode yang sama. Dari jumlah itu, 46 komunitas dikosongkan total oleh penduduknya.
Lebih dari 6.200 Warga Mengungsi, Termasuk 3.000 Anak-anak
Kondisi tersebut memaksa lebih dari 6.200 warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Data komisi menunjukkan lebih dari 3.000 di antaranya adalah anak-anak.
Komisi menghubungkan tingginya angka serangan dengan kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi para penjajah. Lingkungan pemerintahan yang melindungi pelaku disebut berkontribusi terhadap impunitas yang berkepanjangan di lapangan.
Pos Permukiman Ilegal Jadi Titik Awal Serangan
Laporan tersebut juga menyoroti peran pos-pos permukiman ilegal Israel yang semakin sering dijadikan basis peluncuran aksi. Serangan yang dilancarkan meliputi aksi pembakaran, penutupan jalan, hingga pembatasan akses warga Palestina terhadap tanah dan sumber air mereka.
Praktik ini memperparah kondisi warga Palestina yang sudah berada dalam tekanan pendudukan berkepanjangan. Pembatasan akses terhadap lahan pertanian dan sumber air secara langsung mengancam mata pencaharian masyarakat di wilayah Tepi Barat.
Hingga laporan ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel mengenai temuan Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina tersebut.
