UNGARAN — Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan Sekolah Rakyat yang akan dibangun nanti bersifat inklusif secara regional. Lembaga pendidikan ini dirancang untuk menampung peserta didik dari keluarga kurang mampu, tidak terbatas pada warga Kabupaten Semarang saja.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa kuota pelajar dari luar daerah, seperti Salatiga dan Surakarta, sudah masuk dalam perencanaan awal. “Kami proyeksikan sekolah ini menjadi solusi bagi anak-anak kurang mampu di sekitar wilayah kami,” ujarnya.
Mengapa Salatiga dan Surakarta Masuk dalam Skema Penerimaan?
Letak geografis menjadi pertimbangan utama. Salatiga merupakan enklave yang dikelilingi wilayah Kabupaten Semarang, sementara Surakarta berada dalam satu koridor selatan yang relatif dekat. Akses transportasi dan kedekatan budaya antara ketiga daerah dinilai memudahkan integrasi siswa.
Pemkab Semarang juga ingin menghindari tumpang tindih layanan pendidikan. Beberapa kecamatan di perbatasan kerap menjadi tempat tinggal warga yang secara administratif masuk kota lain, sehingga sistem zonasi tunggal dianggap kurang efektif.
Berapa Daya Tampung dan Target Pembangunan?
Pemerintah daerah belum merilis angka pasti kapasitas Sekolah Rakyat. Namun, dalam dokumen perencanaan awal, sekolah ini ditargetkan menampung ratusan siswa dari jenjang SD hingga SMP. Anggaran pembangunan masih dalam tahap finalisasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pembangunan fisik direncanakan mulai tahun anggaran mendatang. Lokasi persisnya masih dikaji, namun dipastikan berada di wilayah yang mudah dijangkau dari Salatiga dan perbatasan Surakarta.
Skema Biaya dan Kurikulum Khusus
Seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah. Selain menggratiskan SPP dan seragam, siswa juga akan mendapat bantuan perlengkapan sekolah dan uang saku. Kurikulum dirancang dengan penekanan pada keterampilan vokasi sejak dini agar lulusan siap kerja atau berwirausaha.
Program ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Semarang menekan angka putus sekolah akibat kemiskinan. “Kami tidak ingin anak-anak cerdas gagal sekolah hanya karena masalah biaya,” kata Kepala Dinas Pendidikan.
Respons Warga dan Persiapan Pendaftaran
Sejumlah warga di perbatasan Salatiga menyambut positif rencana ini. Mereka berharap kuota untuk siswa luar kabupaten tidak dibatasi terlalu ketat. Pemerintah daerah berjanji akan membuka masa sosialisasi dan pendaftaran awal enam bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Pemkab Semarang juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan Surakarta untuk menyelaraskan data calon siswa penerima bantuan. Koordinasi lintas daerah ini menjadi kunci agar program berjalan tanpa hambatan administratif.
