JAWA TENGAH — Jamaah calon haji Indonesia mulai memasuki fase kritis puncak ibadah di Arafah, Senin (25/5/2026), bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Pemerintah melalui Kemenhaj mengerahkan sumber daya besar-besaran untuk mengantisipasi risiko kesehatan dan kelancaran logistik selama puncak Armuzna.
Dua Pos Kesehatan dan Ratusan Petugas Siap Siaga
Juru Bicara Kemenhaj, Maria Ulfa Assegaf, menyatakan pos kesehatan Indonesia didirikan di dua titik strategis. "Kami menyiagakan masing-masing satu pos kesehatan Indonesia di Arafah dan di Mina untuk memastikan layanan kesehatan dapat diberikan secara cepat dan optimal selama fase Armuzna," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin.
Selain tenaga medis, sebanyak 657 petugas Satgas Arafah diterjunkan. Mereka mencakup petugas adhoc, koordinator markas, pengawas konsumsi, serta unsur layanan transportasi, akomodasi, dan bimbingan ibadah. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan jamaah berjalan maksimal di tengah padatnya pergerakan manusia.
Pemberangkatan Bertahap ke Arafah dalam Tiga Gelombang
Pergerakan jamaah menuju Arafah dijadwalkan dalam tiga tahap: pukul 07.00, 11.30, dan 16.30 waktu Arab Saudi. Kemenhaj mengimbau jamaah agar tidak bergerak sendiri atau mendahului rombongan. Setiap jamaah diminta mematuhi arahan petugas kloter, sektor, dan pembimbing ibadah.
Maria mengajak jamaah untuk saling peduli selama menjalani puncak haji. "Jika melihat jamaah yang tampak kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, mohon segera dibantu dan dilaporkan kepada petugas terdekat," kata dia.
Risiko Kesehatan dan Logistik di Puncak Armuzna
Fase Armuzna—Arafah, Muzdalifah, dan Mina—menjadi ujian terberat bagi jamaah karena kepadatan ekstrem dan suhu tinggi. Pos kesehatan di Arafah dan Mina disiapkan untuk menangani kasus kelelahan, dehidrasi, hingga cedera ringan yang kerap terjadi. Petugas juga disiagakan untuk merespons kondisi darurat secara cepat.
Dengan jumlah jamaah Indonesia yang besar, koordinasi antar sektor layanan menjadi krusial. Kemenhaj memastikan pengawasan konsumsi dan akomodasi berjalan ketat untuk mencegah gangguan kesehatan massal.
