SEMARANG — Kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 10 Juni 2026 memicu kekhawatiran akan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, meminta Pemprov untuk mengoptimalkan pengawasan harga pangan dan rantai distribusi guna mencegah gejolak yang membebani masyarakat.
Heri menegaskan bahwa meskipun penyesuaian harga BBM merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar global, pemerintah daerah tidak boleh lengah. “Penyesuaian harga BBM non-subsidi memang merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar. Tetapi pemerintah daerah tetap perlu melakukan langkah antisipatif agar dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Semarang.
Potensi Gejolak di Sektor Distribusi Pangan
Menurut politikus Partai Gerindra itu, sektor pangan menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan dasar warga. Kenaikan biaya transportasi dan logistik berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Heri mendorong koordinasi yang lebih ketat antara pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, distributor, hingga pemerintah kabupaten/kota. “Pengawasan harus dilakukan secara terintegrasi. Jangan sampai ada kenaikan harga yang tidak wajar atau memanfaatkan momentum penyesuaian BBM untuk menaikkan harga secara berlebihan,” tegasnya.
Komoditas yang Dipantau: Beras, Cabai hingga Minyak Goreng
Pemantauan, kata Heri, perlu difokuskan pada komoditas utama seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, telur, dan daging. Ia menilai langkah mitigasi harus dilakukan lebih awal agar inflasi pangan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak tergerus.
“Yang harus dijaga adalah stabilitas. Masyarakat tentu memahami adanya penyesuaian harga BBM, tetapi jangan sampai kondisi tersebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang berlebihan,” ujarnya.
Optimalisasi Instrumen Pengendalian Inflasi
Selain pengawasan, Heri mendorong Pemprov Jateng untuk mengoptimalkan berbagai instrumen pengendalian inflasi yang sudah berjalan. Mulai dari pemantauan pasar rutin, penguatan cadangan pangan daerah, hingga operasi pasar jika diperlukan.
Ia menekankan bahwa ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi faktor kunci. “Selama pasokan tersedia dan distribusi berjalan lancar, potensi gejolak harga dapat ditekan. Karena itu sinergi antarinstansi menjadi sangat penting,” katanya.
Heri berharap seluruh pihak bergerak cepat. “Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau. Pemerintah daerah harus hadir menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya.
