JAWA TENGAH — Desakan itu disampaikan Subardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan jajaran direksi Pelni, ASDP, dan DAMRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6). Ia menyoroti fakta pahit: layanan transportasi di Jawa jauh lebih baik dibandingkan di banyak daerah kepulauan dan kawasan timur Indonesia.
Ketimpangan Layanan yang Masih Terjadi
“Kalau kita bicara logistik dan transportasi, kualitas layanan di Jawa masih jauh lebih baik dibandingkan banyak wilayah di luar Jawa. Ini merupakan bentuk keadilan yang masih ditunggu rakyat,” ujar Subardi.
Menurut politikus Fraksi Partai NasDem itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan sistem transportasi yang menghubungkan masyarakat secara merata. Tanpa intervensi negara, kesenjangan itu akan terus melebar.
Negara Harus Hadir, Infrastruktur Tak Bisa Dibebankan ke Masyarakat
Subardi menekankan bahwa pembangunan pelabuhan, dermaga, dan jalan di daerah terpencil tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. “Negara harus hadir. Infrastruktur transportasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Kehadiran negara menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang berkeadilan,” tegasnya.
Ia menilai Pelni, ASDP, dan DAMRI adalah ujung tombak negara dalam membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah yang belum berkembang. Tugas utama mereka bukan sekadar mengejar laba, melainkan menghadirkan konektivitas hingga ke wilayah terluar.
DAMRI Jangan Sampai Jadi 'Pembuka Jalan' Lalu Tersingkir Swasta
Sorotan khusus diberikan Subardi kepada Perum DAMRI sebagai operator transportasi perintis. Ia memperingatkan agar kehadiran DAMRI di rute-rute baru yang belum komersial tidak berakhir ironis.
“DAMRI menjalankan tugas negara sebagai pelopor. Jangan sampai setelah rute berkembang dan menguntungkan, justru terjadi persaingan yang tidak sehat antara tangan negara dan swasta,” ujarnya.
Evaluasi PMN dan PSO: Jangan Jadi Kebiasaan Tanpa Target
Subardi juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap skema dukungan negara ke BUMN transportasi, baik melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Public Service Obligation (PSO). Menurutnya, bantuan tersebut harus memiliki perencanaan yang jelas agar tidak menimbulkan ketergantungan.
“Harus ada roadmap yang jelas. Sampai kapan PSO diberikan, sampai kapan PMN diperlukan. Jangan setiap tahun hanya mengajukan bantuan tanpa evaluasi yang terukur. BUMN juga harus memiliki target kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Sinergi BUMN Jadi Kunci Ekosistem Logistik Nasional
Terakhir, Subardi mendorong penguatan sinergi antara Pelni, ASDP, DAMRI, dan BUMN lainnya. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan kepastian pasar dan memperkuat daya saing nasional.
“Sinergi harus diperkuat agar terbentuk ekosistem yang saling mendukung. Dengan begitu, BUMN memiliki kepastian pasar dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Subardi.
Ukuran keberhasilan BUMN transportasi, menurutnya, bukan sekadar laba perusahaan, melainkan sejauh mana negara mampu menghadirkan konektivitas dan keadilan ekonomi hingga ke pelosok negeri.
