BLORA — Progres pengurugan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus berjalan. Kepala Bidang Bangunan Gedung DPUPR Kabupaten Blora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat, Anex Fachrian, menyatakan capaian fisik hingga pekan lalu sudah tembus 11,7 persen.
“Progres pekerjaan pengurugan pada pekan sebelumnya sudah mencapai sekitar 11,7 persen. Kami juga menerjunkan tim teknis untuk membantu pengawasan langsung di lapangan,” kata Anex.
Pasokan Tanah Urug dari Empat Wilayah, Ngawi Ditolak
Material urugan untuk proyek ini tidak diambil dari satu sumber. DPUPR Blora mencatat pasokan tanah berasal dari empat titik di Cepu, satu titik di Prigi Jais (Blora), satu titik di Grobogan, serta dua titik di Tuban yang menggunakan material grosok.
Sementara itu, pengajuan dukungan tanah urug dari wilayah Kabupaten Ngawi telah resmi ditolak. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan teknis oleh tim terkait.
Isu Pelaksana Ilegal: Klarifikasi Tegas DPUPR
Beredar isu di masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian antara nama pelaksana di lapangan dengan pemenang lelang. Isu tersebut langsung dibantah tegas oleh Anex Fachrian.
“Adanya isu pelaksana di lapangan namanya tidak sesuai dengan yang dipakai lelang itu tidak benar, karena pelaksana betul-betul sesuai dengan apa yang dilelangkan,” ujar Anex.
Pengawasan Ketat untuk Cegah Material Ilegal
Tim teknis diterjunkan untuk memastikan kualitas material yang masuk ke lokasi proyek. Pengawasan ini sekaligus mengantisipasi potensi masuknya material ilegal dalam proses pengurugan lahan.
DPUPR Kabupaten Blora berkomitmen menjaga transparansi dan ketepatan spesifikasi teknis dalam setiap tahapan pembangunan. Fasilitas pendidikan tersebut ditargetkan terbangun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Progres pengerjaan akan terus dipantau hingga tahap berikutnya.
