PEMALANG — Rencana pembelian lahan untuk pembangunan sekolah rakyat menjadi salah satu kebijakan strategis yang bakal menunggu rekomendasi KPK sebelum dieksekusi. Plt Bupati Pemalang Nurkholes menegaskan, seluruh kebijakan yang memiliki konsekuensi pembiayaan akan melalui proses konsultasi ketat dengan KPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Nanti kita evaluasi, kita menunggu hasil audiensi asistensi dari KPK, semua yang terkait pembiayaan akan kita konsultasikan," ujar Nurkholes ditemui di Gedung DPRD Pemalang, Selasa (18/8/2026).
Alasan Kebijakan Pembiayaan Harus Dikonsultasikan ke KPK
Status Nurkholes sebagai pelaksana tugas membuatnya berkewajiban mengoordinasikan berbagai keputusan strategis dengan pemerintah tingkat provinsi. Ia menilai langkah ini penting agar tidak ada kebijakan yang keluar dari koridor ketentuan dan menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Saya Plt itu memang semuanya harus berkoordinasi, terutama dengan pak gubernur, jadi kita akan berkoordinasi lebih lanjut," pungkasnya.
Rencana Sekolah Rakyat di Pemalang
Pembelian lahan untuk sekolah rakyat merupakan salah satu program yang tengah disiapkan Pemkab Pemalang. Melalui konsultasi dengan KPK, pemerintah daerah ingin memastikan proses pengadaan lahan dan skema pembiayaannya transparan serta tidak melanggar regulasi.
Koordinasi dengan KPK dan Pemprov Jateng disebut akan dilakukan untuk seluruh kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah.
