JAWA TENGAH — "Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di Jakarta Selatan, Kamis (27/8).
Kalibrasi Baseline PDB dan Sensus Ekonomi
Misbakhun menjelaskan bahwa proses pembenahan data tidak hanya berhenti pada parameter desil. Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan sensus ekonomi secara lebih detail, yang mencakup kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB).
"Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," katanya.
Menurut Misbakhun, ketepatan data menjadi isu krusial karena menyangkut efektivitas anggaran negara. Ia menegaskan bahwa data yang akurat akan mencegah kebocoran fiskal pada program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
"Nah, ini yang sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," ujarnya.
DTSEN Jadi Tulang Punggung Perencanaan Program
Senada dengan Misbakhun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN. Pembenahan ini dinilai penting karena DTSEN berperan sebagai sumber utama dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pembangunan nasional.
"Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).
Pernyataan kedua pejabat tersebut muncul sebagai respons atas sorotan publik mengenai akurasi data desil yang kerap dikeluhkan karena tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data desil sendiri merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, yang menjadi salah satu syarat administratif utama untuk mendapatkan bantuan sosial maupun subsidi energi.
Arti Pembenahan Data bagi Masyarakat
Perbaikan parameter ini diharapkan mampu menjawab keluhan selama ini mengenai penerima bansos yang tidak tepat, sekaligus menjaring warga miskin baru yang sebelumnya tidak terdata. Dengan basis data yang lebih presisi, pemerintah dapat mengalokasikan subsidi secara lebih efisien tanpa harus menaikkan pagu anggaran secara signifikan.
Langkah kalibrasi ulang ini juga menjadi sinyal bagi pelaku usaha dan investor bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola data fiskal. Keakuratan data ekonomi makro, termasuk PDB, akan berdampak pada kredibilitas perencanaan APBN dan persepsi pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia ke depan.
