SLAWI — Rombongan tokoh masyarakat Desa Balaradin, Kecamatan Lebaksiu, diterima langsung oleh Kapolres Tegal AKBP Febriyani Aer beserta jajaran pejabat Polres Tegal. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan: laporan resmi yang sudah berjalan lebih dari 21 bulan belum menunjukkan perkembangan berarti.
Sekretaris FPDB, Yazid Bustomi, menyebut kedatangan warga murni untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan kegelisahan yang memuncak. Warga menilai proses hukum atas pengaduan mereka berjalan terlalu lambat.
Dana Desa, PBB, hingga Bansos dalam Berkas Laporan
Laporan yang diserahkan FPDB ke Polres Tegal pada 4 Januari 2025 mencakup tiga objek dugaan penyimpangan sekaligus. Yakni pengelolaan dana desa, penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pendistribusian bantuan sosial (bansos) di Desa Balaradin.
Selain jalur kepolisian, warga menempuh pengawasan eksternal dengan bersurat ke Inspektorat Kabupaten Tegal dan Irwasum Polri. Langkah itu diambil untuk mengawal transparansi pengusutan.
"Kami datang untuk bersilaturahmi dan menyampaikan keluh kesah masyarakat Balaradin. Yang kami harapkan bukan hal lain, melainkan kepastian hukum dan rasa keadilan," kata Yazid.
Kenapa Warga Menilai Berkas Terlalu Lama Mengendap
Yazid menekankan pentingnya perhatian khusus dari jajaran kepolisian atas berkas aduan yang terbilang cukup lama mengendap. Penanganan yang profesional, objektif, dan terukur dinilai krusial agar tidak menimbulkan penafsiran liar di kalangan warga.
Menurut dia, ketidakjelasan status laporan justru membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat. Warga khawatir isu yang beredar berkembang tanpa dasar jika tidak ada penjelasan resmi dari penyidik.
Kapolres Minta Waktu 30 Hari Cermati Seluruh Berkas
Dalam audiensi itu, AKBP Febriyani Aer menyambut baik aspirasi yang dibawa rombongan warga Balaradin. Kepolisian berkomitmen mencermati kembali seluruh berkas dan aduan yang masuk.
Untuk menindaklanjuti indikasi penyimpangan dana desa, penyerapan PBB, serta pendistribusian bansos, Kapolres meminta waktu kerja satu bulan ke depan. Tenggat itu disampaikan langsung kepada perwakilan warga dalam pertemuan tersebut.
"Kami sudah menyampaikan aspirasi secara langsung. Ibu Kapolres meminta waktu satu bulan untuk menindaklanjuti persoalan ini. Kami berharap komunikasi ini menjadi langkah positif menuju kejelasan hukum," ujar Yazid.
Warga Akan Kawal Janji Tenggat Satu Bulan
FPDB menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga ada kepastian. Surat menyurat ke Inspektorat Kabupaten Tegal dan Irwasum Polri menjadi bagian dari ikhtiar warga memastikan pengusutan berjalan transparan.
Bagi warga Balaradin, pertemuan 28 Oktober 2026 bukan akhir dari perkara. Justru menjadi titik uji apakah tenggat satu bulan yang dijanjikan Kapolres Tegal benar-benar berbuah kepastian hukum.
