JAWA TENGAH — Kepastian status BUMN baru ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. Ia menjelaskan proses legalitas perusahaan pelat merah itu rampung setelah 1% sahamnya resmi dimiliki negara dengan kuasa khusus.
"Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1% saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN," ujar Dony saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Bertahap, Dimulai Sebagai Penilai dan Perantara
Meski status kelembagaan sudah sah, mekanisme teknis pengawasan ekspor di bawah kendali DSI masih dimatangkan. Dony menyebutkan perincian aturan akan diumumkan kemudian. "Nanti perinciannya akan disampaikan. Sedang diproses," katanya singkat.
Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026). Pemerintah tidak akan menerapkan transformasi ini secara mendadak. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai (assessor) sekaligus perantara (intermediary) antara penjual dan pembeli komoditas ekspor.
Menyumbat Kebocoran Akibat Praktik Curang
Langkah ekstrem ini diambil karena praktik culas dalam ekspor SDA dinilai telah merugikan keuangan negara. Modus yang paling umum adalah under invoicing (pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya) dan transfer pricing (pengalihan keuntungan ke entitas di negara lain).
Pada fase awal, kelayakan dan transparansi harga setiap transaksi ekspor akan dipantau ketat. Kebijakan ini diharapkan bisa menyumbat celah yang selama ini dimanfaatkan untuk menggerus penerimaan negara dari sektor komoditas strategis.
Dengan status BUMN yang kini resmi disandang, DSI menjadi salah satu alat pemerintah untuk memastikan setiap ton batu bara, CPO, dan ferro alloy yang keluar dari Indonesia tercatat dengan harga wajar dan tidak merugikan kas negara.
