SEMARANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Tengah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut program ini mampu menciptakan sebanyak 193 ribu lapangan kerja baru di wilayah tersebut.
Dari Petani Hingga Dapur Umum: Siapa Saja yang Terlibat?
Penciptaan lapangan kerja ini tidak terpusat pada satu sektor saja. Febrio menjelaskan, efek berganda program MBG akan dirasakan mulai dari sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku, industri pengolahan pangan, hingga tenaga kerja di dapur umum dan logistik distribusi. Rantai pasok yang panjang inilah yang kemudian memicu terbukanya 193 ribu kesempatan kerja baru.
“Program ini dirancang tidak hanya untuk memperbaiki gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Di Jateng, potensinya sangat besar karena struktur ekonominya didukung oleh pertanian dan UMKM,” ujar Febrio dalam sebuah diskusi ekonomi, belum lama ini.
Berapa Anggaran yang Digelontorkan untuk Jateng?
Untuk menjalankan program ini di Jawa Tengah, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit. Meski angka pastinya masih dalam perhitungan final, Febrio memastikan bahwa proporsi anggaran MBG untuk Jateng termasuk salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Hal ini sebanding dengan jumlah sasaran penerima yang mencapai jutaan siswa dan ibu hamil di 35 kabupaten/kota.
Alokasi dana tersebut akan dikelola secara desentralisasi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah. Setiap SPPG nantinya akan mengelola dapur umum yang mempekerjakan puluhan tenaga lokal, mulai dari juru masak hingga petugas administrasi.
Dampak Langsung ke Warga: Gaji Baru dan Putaran Ekonomi Desa
Bagi warga Jawa Tengah, lapangan kerja yang tercipta bukan sekadar angka. Di tingkat desa, kehadiran dapur umum MBG berarti munculnya profesi baru seperti koki, pengemas, hingga kurir pangan. Para petani sayur dan peternak ayam di daerah sentra produksi seperti Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Magelang juga dipastikan mendapat pasar tetap setiap hari.
“Ini akan memutar uang di tingkat desa. Petani tidak perlu lagi khawatir soal harga jatuh karena pasokan mereka sudah terikat kontrak dengan SPPG,” tambah Febrio. Ia mencontohkan, kebutuhan telur dan sayuran untuk MBG di satu kota saja bisa mencapai puluhan ton per minggu, yang langsung diserap dari petani lokal.
Kapan Program Mulai Berjalan di Semua Daerah?
Febrio menargetkan program MBG dapat beroperasi penuh di seluruh wilayah Jawa Tengah secara bertahap mulai tahun anggaran 2025. Tahap awal akan difokuskan pada daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dan akses pangan yang terbatas. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan infrastruktur dapur umum dan melakukan pendataan calon tenaga kerja lokal.
Dengan skema ini, pemerintah optimistis program MBG tidak hanya menekan angka malnutrisi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru di desa-desa Jawa Tengah.
