Usai HUT ke-81 Kemerdekaan RI diperingati lewat upacara di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende, Senin (17/8/2026), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo langsung meninjau lokasi gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Kunjungan itu ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak segera terpenuhi.
Setibanya di Nagekeo, Dody berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mengecek kondisi pascabencana, dan menginventarisasi kebutuhan mendesak. Ia menegaskan respons cepat pusat menjadi kunci, dengan fokus pada infrastruktur vital bagi mobilitas dan layanan dasar masyarakat.
"Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan," kata Menteri PU Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo.
Ia meminta pemda segera menyerahkan data awal titik kerusakan infrastruktur sebagai pijakan Kementerian PU menerjunkan tim pengecekan lapangan.
"Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja," ujar Dody Hanggodo.
Pemulihan, tegasnya, harus mengutamakan fasilitas paling krusial bagi warga, dan pemda diminta menyampaikan area darurat yang perlu diselaraskan dengan pusat.
"Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri PU Dody.
Adapun Ditjen Cipta Karya sudah menyalurkan dukungan air bersih bagi warga terdampak, sedangkan BPJN NTT terus membersihkan titik longsor di ruas Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, dan Aegela-Batas Kota Ende demi menjaga akses jalan antarwilayah.
Kementerian PU menegaskan koordinasi dengan pemda dan pendataan kerusakan permukiman serta infrastruktur dasar lain akan terus dilanjutkan. Pemerintah pusat dan daerah sepakat menjaga komunikasi intensif selama masa tanggap darurat berlangsung.
