PATI — Desakan mundur kepada Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra semakin keras. Kali ini datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djoeang Pati yang menilai permintaan maaf yang disampaikan tidak cukup untuk menutup kesalahan fatal saat membacakan sila Pancasila pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Rabu (19/8/2026).
Ketua LBH Djoeang Pati, Fatkurrahman, menegaskan bahwa kekeliruan yang terjadi bukan sekadar salah ucap. Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya hafal di luar kepala isi Pancasila, bahkan anak sekolah dasar pun sudah menguasainya.
“Apa yang disampaikan oleh pak Plt bahwa salah dalam mengucapkan sila kedua diakui salah ucap jadi dia mohon maaf. Itu bukan sekedar salah ucap, karena Pancasila hampir semua orang apalagi pemimpin daerah harus hafal. Anak SD saja sudah harus hafal, ini sudah mendarah daging,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).
Alasan Sakit Dinilai Tidak Masuk Akal
Fatkurrahman juga menyoroti alasan sakit yang dilontarkan Chandra setelah kejadian tersebut. Ia menilai alasan itu sulit diterima sebagai pembenaran atas kesalahan yang dibuat di hadapan publik.
Ia menambahkan, kesalahan semacam ini tidak semestinya terjadi mengingat tanggung jawab besar yang diemban seorang pemimpin daerah terhadap masyarakat Kabupaten Pati.
Kegiatan HUT RI di Alun-Alun Dinilai Boros APBD
Dalam kesempatan itu, Fatkurrahman turut mempertanyakan kesiapan penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI yang dipusatkan di Alun-Alun Simpang Lima Pati. Ia menilai berbagai acara tersebut menyedot anggaran APBD yang tidak sedikit.
“Rangkaian acara Pemda memang banyak, acara yang tidak terlalu penting dan menyedot anggaran APBD. Sebenarnya saya tidak sepakat, apalagi dipusatkan di alun-alun simpang lima,” ungkapnya.
Masyarakat Berhak Dapat Pemimpin Profesional
Desakan mundur tersebut dilontarkan Fatkurrahman dengan tegas. Ia menilai masyarakat Pati berhak mendapatkan pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, termasuk dalam pembangunan manusia dan infrastruktur.
“Ini menunjukkan ketidakmampuan Plt dalam memimpin Kabupaten Pati, termasuk pembangunan manusia dan infrastrukturnya. Maka lebih baik mundur,” tandasnya.
