SEMARANG — Daya tampung sekolah negeri di Jawa Tengah masih jauh dari jumlah lulusan SMP. Pemprov Jateng hanya menyediakan 231.724 kursi melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK, atau setara 40,83 persen dari total 567.500 siswa lulusan SMP.
Angka ini menjadi perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menilai keterbatasan kuota membuat pelaksanaan SPMB harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Seleksi Harus Bebas Intervensi dan Praktik Titipan
“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegas Saleh.
Politikus Partai Golkar yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Jateng itu menekankan pentingnya integritas. Ia meminta semua pihak menjaga proses SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa.
Informasi SPMB Wajib Transparan dan Mudah Diakses
Saleh juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan seluruh informasi terkait SPMB bisa diakses secara terbuka. Mulai dari jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
“Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” ujarnya.
Apa Dampak Keterbatasan Kuota bagi Calon Siswa?
Dengan hanya 40,83 persen lulusan SMP yang tertampung di sekolah negeri, lebih dari separuh siswa harus mencari alternatif. Mereka bisa mendaftar ke sekolah swasta atau mengikuti jalur pendidikan nonformal. Persaingan masuk sekolah negeri diprediksi semakin ketat tahun depan.
Kapan Pendaftaran SPMB 2026/2027 Dimulai?
Bahan berita tidak menyebutkan tanggal spesifik pendaftaran. Namun, proses SPMB biasanya digelar beberapa bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Masyarakat diminta terus memantau pengumuman resmi dari Pemprov Jateng.
