JEPARA — Bupati Jepara Witiarso Utomo memimpin pengambilan sumpah jabatan tujuh pejabat eselon III dan IV di Ruang Rapat 1 Sekretariat Daerah (Setda) Jepara, Senin (4/5/2026). Langkah strategis ini diambil untuk menjamin roda pemerintahan tetap berjalan stabil pasca sejumlah pejabat memasuki masa pensiun.
Penyegaran organisasi di tubuh Pemkab Jepara ini menyasar Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Witiarso menekankan bahwa pengisian posisi definitif menjadi prioritas agar tidak ada kendala dalam pengambilan keputusan di tingkat teknis maupun manajerial.
Penyegaran Birokrasi: Mengisi Kekosongan Jabatan Purnatugas
Rotasi kali ini fokus pada pengisian pos-pos yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena telah memasuki usia pensiun. Bupati menegaskan bahwa perombakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak organisasi.
“Hari ini ada tujuh pejabat yang dilantik. Eselon tiga dan empat. Karena ada yang pensiun sehingga kita lakukan perombakan,” ujar Witiarso di hadapan para pejabat yang dilantik.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak membiarkan posisi jabatan strategis diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dalam durasi yang terlalu lama. Kepastian pejabat definitif dianggap krusial untuk menjaga akselerasi program kerja di masing-masing dinas.
Sistem Evaluasi Berkala Setiap Enam Bulan
Witiarso memberikan peringatan keras terkait profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Ia mengumumkan penerapan sistem evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali bagi seluruh pejabat yang menjabat.
Langkah ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada warga Jepara. Pejabat yang tidak mampu mencapai target atau menunjukkan penurunan performa akan menjadi catatan khusus dalam evaluasi tersebut.
Skema penilaian berkala ini diharapkan mampu memicu disiplin tinggi di kalangan birokrat. Pemerintah daerah menginginkan adanya standar pelayanan yang konsisten dan tidak menurun setelah proses pelantikan selesai dilakukan.
Fokus Eksekusi Program Pembangunan Tahun 2027
Selain evaluasi, Bupati mengarahkan perhatian jajarannya pada penguatan eksekusi program untuk tahun anggaran 2027. Seluruh jajaran birokrasi diwajibkan mengawal visi dan misi pembangunan daerah agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Witiarso mengingatkan kembali esensi dasar sebagai abdi negara yang bertugas melayani, bukan untuk dilayani. Integritas dan tanggung jawab moral menjadi landasan utama dalam mengemban jabatan baru tersebut.
“Jabatan adalah titipan yang di dalamnya mengandung tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Pejabat itu bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani,” tegas Witiarso.
Melalui rotasi ini, Pemkab Jepara berharap koordinasi antar-lini semakin solid. Fokus utama tetap pada pencapaian target pembangunan yang efektif dan efisien di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
