JAWA TENGAH — Persoalan subsidi BBM di Indonesia seringkali dibahas dari sudut pandang beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau efisiensi fiskal di Jakarta. Namun, di Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, isu ini hadir dalam bentuk yang lebih nyata: antrean panjang di SPBU, keterbatasan pasokan, dan menjamurnya BBM eceran dengan harga selangit.
Ludfan Nasution, Koordinator Mandailing Epicentrum, menyoroti bahwa titik awal masalah ini bukanlah perdebatan soal kelompok desil 9 dan 10. Justru, fenomena di lapangan menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan segelintir orang untuk meraup untung dari subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Harga Eceran di Madina Tembus Rp 20.000 per Liter
Dalam periode kelangkaan tertentu, harga Pertalite eceran di Madina dilaporkan mencapai Rp 20.000 per liter. Padahal, harga resmi di SPBU berada di kisaran Rp 10.000 per liter. Kondisi ini menciptakan ruang arbitrase yang besar: membeli BBM murah di SPBU, lalu menjualnya kembali dengan harga premium di luar.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas penyaluran subsidi. Apakah subsidi benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, atau justru habis di tengah jalan oleh praktik penimbunan dan spekulasi?
Simulasi Antrean: Bukan Semua yang Mengisi adalah Konsumen Akhir
Mandailing Epicentrum membuat simulasi untuk membaca struktur antrean di SPBU. Dengan asumsi total konsumsi Pertalite dan Biosolar mencapai 168.000 liter per hari, atau sekitar 6.720 transaksi kendaraan, mereka memetakan tiga kelompok potensial:
- Pengguna akhir (45%): Warga yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari dan bersedia antre.
- Pembeli via pasar premium (40%): Masyarakat yang tidak punya waktu antre dan memilih membeli dengan harga lebih mahal di pengecer.
- Potensi penampungan/spekulasi (15%): Kelompok yang diduga membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Simulasi ini menegaskan bahwa antrean panjang tidak selalu identik dengan tingginya konsumsi masyarakat. Sebagian antrean justru didorong oleh insentif ekonomi untuk mengulang pembelian demi keuntungan.
Beban Ganda: Antre atau Bayar Lebih Mahal
Kelompok yang paling dirugikan adalah mereka yang tidak memiliki waktu untuk mengantre. Pedagang yang harus membuka tokonya, petani yang harus ke kebun, dan pengemudi yang harus mencari nafkah tidak punya pilihan selain membeli BBM dari pasar informal dengan harga yang lebih tinggi.
Akibatnya, terjadi beban ganda. Selain kehilangan waktu produktif karena antre, mereka juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan BBM yang sama. Subsidi yang seharusnya meringankan beban, justru tidak dirasakan manfaatnya oleh kelompok ini.
Potensi Kebocoran hingga Rp 250 Miliar per Tahun
Dengan menggunakan simulasi harga premium, Mandailing Epicentrum menghitung potensi kebocoran nilai subsidi. Jika harga aktual Pertalite rata-rata Rp 12.500 per liter dan Solar Rp 13.000 per liter, maka potensi tambahan beban warga mencapai:
- Pertalite: Rp 87,6 miliar per tahun (selisih Rp 2.500/liter dari harga resmi).
- Solar/Biosolar: Rp 162,9 miliar per tahun (selisih Rp 6.200/liter dari harga resmi).
- Total: Rp 250,5 miliar per tahun.
Angka ini adalah simulasi batas atas (upper-bound). Jika hanya 50 persen volume yang terkena harga premium, potensi kebocorannya masih mencapai Rp 125,3 miliar per tahun. Ini menunjukkan bahwa persoalan subsidi tidak hanya soal salah sasaran, tetapi juga soal gagal distribusi manfaat.
Subsidi yang Kehilangan Makna Sosial
Ketika antrean berubah menjadi mekanisme arbitrase dan harga eceran membengkak, subsidi kehilangan makna sosialnya. Alih-alih menjadi jaring pengaman, subsidi justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak. Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara holistik, bukan hanya dari sisi efisiensi fiskal, tetapi juga dari sisi keadilan distribusi di daerah.
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyaluran BBM bersubsidi dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina.
