SALATIGA — Muhaimin menyebut politik anggaran penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada program pemberdayaan yang membuka akses pekerjaan, memperkuat usaha, dan menaikkan pendapatan warga. Ia menilai arah itu menjadi kunci agar penerima bantuan tidak selamanya bergantung pada negara.
"Politik anggaran yang benar adalah bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara ini benar-benar memiliki spirit pemberdayaan dan kemandirian. Setiap rupiah yang keluar dari APBN kita adalah anggaran untuk memandirikan masyarakat," kata Muhaimin di hadapan peserta rakor.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Salatiga, Wakil Wali Kota Salatiga, serta jajaran pimpinan perguruan tinggi.
Bansos Diarahkan ke Lansia dan Penyandang Disabilitas
Muhaimin menjelaskan penanggulangan kemiskinan mesti bergeser bertahap dari pola bantuan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi produktif. Warga yang selama ini menerima bansos, menurutnya, perlu diberi ruang meningkatkan taraf hidup dan keluar dari ketergantungan bantuan.
"Kalau orang yang selama ini menerima bansos diberdayakan dan mandiri, otomatis jumlah penerima bansos akan berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi pelaku ekonomi," ujarnya.
Dalam jangka panjang, bansos diharapkan lebih terfokus pada kelompok yang membutuhkan perlindungan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara warga usia produktif perlu mendapat dukungan agar mampu bekerja, berusaha, dan menghasilkan pendapatan sendiri.
Pemerintah pun mendorong peningkatan anggaran pemberdayaan, khususnya untuk memperkuat kapasitas, keterampilan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah diminta berperan aktif lewat program yang sesuai potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
1,6 Juta Lulusan SMK Masih Menganggur
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan. Muhaimin menyebut sekitar 1,6 juta lulusan SMK masih menganggur, sehingga pendidikan vokasi perlu dibenahi agar keterampilan lulusan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, pendidikan menengah hingga perguruan tinggi harus menjadi bagian penting dari strategi memutus rantai kemiskinan. Kurikulum, keterampilan, dan arah pendidikan perlu semakin relevan dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan industri.
"Pendidikan mulai dari menengah hingga perguruan tinggi adalah cara kita memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kelas ekonomi masyarakat kita," tegasnya.
18.849 Desa Binaan dan 2.792 Kader Pemberdayaan
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris memaparkan perkembangan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendampingan desa. Pada 2025, sebanyak 250 perguruan tinggi telah menjalankan komitmen pendampingan desa.
Jumlah desa binaan meningkat dari 17.108 desa pada 2025 menjadi 18.849 desa pada 2026. Sebanyak 10 perguruan tinggi bahkan berkontribusi terhadap 12.056 desa binaan.
Selain pendampingan, 12 perguruan tinggi berkomitmen menyediakan beasiswa bagi 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan itu diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Usai rakor di UKSW, Muhaimin melanjutkan kunjungan dan dialog bersama pelaku usaha, UMKM, serta sektor ekonomi kreatif di Argotelo Salatiga. Lewat sinergi pemerintah dan perguruan tinggi, ia berharap pemberdayaan tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi, memperluas peluang usaha, serta menaikkan daya saing produk lokal.
"Dengan demikian, potensi ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Muhaimin.
